Pendampingan desa yang dikemas dalam sebuah program bernama Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dapat dikataka...
Pendampingan desa yang dikemas dalam sebuah program bernama Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) dapat dikatakan program baru dalam jagad program pemberdayaan masyarakat. Tapi, pada saat yang sama dapat dikatakan program lanjutan dari program-program pemberdayaan masyarakat yang pernah ada sebelumnya. Satu distingsi yang membedakan P3MD dengan program-program pemberdayaan sebelumnya adalah lokus pemberdayaannya. P3MD melokuskan diri pada pengembangan dan pemberdayaan desa dalam artian sebagai satuan masyarakat hukum yang tinggal dalam satu wilayah tertentu dan berpemerintahan sendiri. Sementara program pemberdayaan masyarakat sebelumnya melokuskan dari pada masyarakatnya (community).
Sederhananya, P3MD menyentuh aspek pemberdayaan pemerintahan dan kemasyarakatan desa, sedangkan program pemberdayaan masyarakat sebelumnya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat desa. Jauh sebelum P3MD lahir, sebenarnya negara udah banyak merilis program-program pemberdayaan masyarakat. Sejarah dimulainya program pemberdayaan masyarakat tersebut tak terlepas dari sejarah gerakan sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Govermen Organisation (NGO).
Pada awal tahun 1980-an banyak bermunculan lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada kegiatan advokasi masyarakat dalam berbagai isu strategis sosial kemasyarakatan. Ada yang bergerak dalam bidang hukum, bidang pendidikan, bidang ekonomi kemasyarakatan dan sosial, politik dan budaya.
Dalam hal pilihan pendekatan, ada LSM yang memilih pada posisi sebagai lembaga penelitian, lembaga penelitian dan advokasi ataupun pada posisi pengorganisasian advokasi masyarakat saja. Meski berbeda pengambilan posisi dan pendekatan, pada umumnya, ujung dari gerakan sosial masyarakat sipil adalah mendorong terjadinya transformasi kebijakan strategis pembangunan, baik di level lokal maupun nasional.
Bahkan, bagi organisasi masyarakat sipil yang memiliki ruang pergaulan internasional, seperti Green Peace, WWF, NDI, dan INFID, mampu memengaruhi kebijakan internasional yang banyak digagasan oleh lembaga-lembaga bantuan pembangunan internasional dan United Nations (PBB). Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang P3MD, kami ajak pembaca sekalian untuk sejenak menelusuri jejak-jejak program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya pernah dirilis oleh pemerintah terdahulu sebagai upaya mengecilkan gap kemiskinan dan ketertinggalan antara desa dan kota.
Sederhananya, P3MD menyentuh aspek pemberdayaan pemerintahan dan kemasyarakatan desa, sedangkan program pemberdayaan masyarakat sebelumnya lebih menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat desa. Jauh sebelum P3MD lahir, sebenarnya negara udah banyak merilis program-program pemberdayaan masyarakat. Sejarah dimulainya program pemberdayaan masyarakat tersebut tak terlepas dari sejarah gerakan sosial Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Non Govermen Organisation (NGO).
Pada awal tahun 1980-an banyak bermunculan lembaga swadaya masyarakat yang konsen pada kegiatan advokasi masyarakat dalam berbagai isu strategis sosial kemasyarakatan. Ada yang bergerak dalam bidang hukum, bidang pendidikan, bidang ekonomi kemasyarakatan dan sosial, politik dan budaya.
Dalam hal pilihan pendekatan, ada LSM yang memilih pada posisi sebagai lembaga penelitian, lembaga penelitian dan advokasi ataupun pada posisi pengorganisasian advokasi masyarakat saja. Meski berbeda pengambilan posisi dan pendekatan, pada umumnya, ujung dari gerakan sosial masyarakat sipil adalah mendorong terjadinya transformasi kebijakan strategis pembangunan, baik di level lokal maupun nasional.
Bahkan, bagi organisasi masyarakat sipil yang memiliki ruang pergaulan internasional, seperti Green Peace, WWF, NDI, dan INFID, mampu memengaruhi kebijakan internasional yang banyak digagasan oleh lembaga-lembaga bantuan pembangunan internasional dan United Nations (PBB). Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang P3MD, kami ajak pembaca sekalian untuk sejenak menelusuri jejak-jejak program pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya pernah dirilis oleh pemerintah terdahulu sebagai upaya mengecilkan gap kemiskinan dan ketertinggalan antara desa dan kota.
COMMENTS